UNTUK APA JATAH MENTERI BAGI GERINDRA

Gerindra boleh jadi bukan partai pendukung pasangan calon pemenang pemilu Presiden Mei lalu. Gerindra boleh jadi kalah memperjuangkan pasangan calon Presiden dan wakilnya untuk menduduki titel RI 1 dan RI 2 tapi Gerindra selalu punya manuver politik. Termasuk manuver terkait berita jatah menteri yang coba di kail oleh Gerindra.

Harus diakui Gerindra memang tidak setua PDIP, Golkar ataupun PPP yang sudah eksis di perpolitikan Indonesia sejak masa orde baru. Namun semenjak kemunculannya di dalam politik Indonesia, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto pada Febuari 2008 ini giat berusaha menancapkan eksistensinya. 

Baca Juga : PERAN MAHASISWA DALAM PENUNDAAN RKUHP

Menjadi batu sandungan bagi Gerindra ketika Megawati menggandeng Prabowo untuk bersama-sama maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2009 melawan pasangan calon Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono. Kalah waktu itu harus diakui Megawati terhadap mantan "asistennya", SBY. Dan Prabowo serta Gerindra pun tak ayal harus memupuk dalam mimpinya. 

Prabowo masih berusaha walau kalah lagi di pemilu presiden di tahun 2014 melawan pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kekalahan yang sama kembali terulang di pemilu presiden tahun 2019 ini, yang kembali melawan Joko Widodo serta pasangan barunya Ma'aruf Amin. Tentu dari kekalahan serta kekalahan, Prabowo harus memutar otak. Eksistensi Gerindra tidak bisa dibiarkan hanya menjadi sejarah kekalahan.

Tapi terpilihnya kembali Joko Widodo untuk menjabat sebagai Presiden di pemilu lalu membuat masa waktu Joko Widodo dan PDIP telah habis di dua periode. Pasangan wakil presidennya pun beruntungnya bukan dari kalangan partai politik. Pemanggil keberuntungan (atau keberuntungan yang disengaja) sekali lagi bagi semua partai politik yang ada. 

Sangat bisa dipastikan pemilu Presiden di tahun 2024 adalah pertarungan era baru bagi semua partai politik. Start from the beginning. Semua partai politik punya peluang yang hampir sama untuk menyasar RI 1. PDIP tidak lagi bisa mengusung Jokowi. Ma'aruf Amin pun bukan kader partai politik (paling tidak sampai saat tulisan ini di buat).

Baca Juga : JADI KPK SELAMA INI TIDAK PUNYA PENGAWAS ?

Maka dari itu inilah sebuah kesempatan emas bagi partai politik mana pun. Pemilu presiden selanjutnya memang masih akan berlangsung di 2024, namun jangan salah sangka, pertempuran sudah akan dimulai di depan mata. Bahkan sebelum pasangan calon Presiden dan wakilnya yang terpilih di lantik pada Oktober ini. 

Inilah yang kemungkinan menjadi manuver Gerindra selanjutnya. Gerindra memang getol bersebrangan dengan Jokowi dan PDIP di masa pemilu  mei lalu. Tapi ketika Mahkamah Konstitusi mengetok palu menolak gugatan sengketa pemilu yang disodorkan, Gerindra pun cepat berganti strategi. 

Isu-isu tentang bergabungnya Gerindra dalam koalisi pun dengan cepat berhamburan selama beberapa bulan belakangan ini. Malah dengan brutalnya salah seorang kader Gerindra menyatakan pada media bahwa Gerindra telah menyodorkan beberapa nama pada Jokowi untuk menjadi menteri di media masa. Menyasar Menteri Pertahanan katanya. Menyasar Menteri Pertanian katanya. Begitulah isu yang berkembang. Nama Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembinan partai Gerindra pun santer menjadi calon nama yang disodorkan. Sandiaga Uno sebagai mantan kader Gerindra yang memilih mundur karena pilpres lalu pun kemudian menemani nama Prabowo serta Edhy Prabowo. 

Berita-berita ini masih seputar isu yang berkembang (kecuali pernyataan Arief Poyuono yang terang benderang mengiyakan kabar permintaan jatah menteri di media). Tapi isu ini kemudian menarik untuk di baca tujuanya.

Baca Juga : RUU PKS RIBUT BANGET

Menteri Pertahanan katanya. Posisi ini rasanya cocok betul bila tokoh yang diajukan adalah Ketua Gerindra sendiri. Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer akan punya daya tawar sendiri bagi Jokowi. Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki  Prabowo di bidang militer akan berguna sebagai Menteri Pertahanan. Bagi Gerindra sendiri posisi ini lebih strategis lagi. Walaupun militer menjadi ruang “bersih” dari politik namun kemampuan Prabowo dalam bidang ketahahan negara bisa menjadi pembius masyarakat mendatang. Kesempatan inilah yang bisa digunakan Gerindra di pemilu masa mendatang.

Menteri Pertanian katanya. Bisa jadi kesempatan ini berguna bagi Gerindra sebagai peluang konsistensi dan pemenuhan janji kampanye yang gagal terealisasikan karena kalah di pilpers lalu. Dalam beberapa kesempatan pada masa kampanye lalu, Prabowo yang saat itu menjadi calon Presiden bertemu dengan asosiasi petani dan peternak di Mojokerto. Prabowo pun menyoroti beberapa hal juga terkait tekadnya menyejahterakan petani. Ide asuransi bagi petani pun di keluarkan oleh Gerindra di masa yang sama. Pada masa kampanye pilpres 2014 juga Prabowo sudah menjanjikan kesejahteraan bagi ribuan petani. Jadi perihal pertanian sepertinya bukan barang baru kemaren yang ditawarkan oleh Gerindra.

Paling tidak dua kesempatan menjadi menteri di atas punya peluang politik yang lebih baik bagi Gerindra, ketimbang menjadi Wantimpres. Ya peluang memasuki pemerintahan dengan menjadi Wantimpres juga menjadi isu yang berkembang. Walaupun sama-sama menjadi “asisten” Presdien di pemerintahan, menjadi menteri punya peluang politik yang lebih baik. 

Disalin dari website resminya, Wantimpres punya tugas terbatas pada:

Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut WAJIB dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Ruang gerak Wantimpres hanya terbatas pada memberikan pertimbangan pada Presiden. Dibandingkan tugas seorang menteri lebih luas cakupanya. Menjadi menteri bagi Gerindra lebih menguntungkan untuk menunjukkan kapabilitasnya dalam berpolitik pemerintahan. Unjuk gigi pun lebih luas dan mudah. Bila peluang ini benar terbuka bagi Gerindra, ini adalah kesempatan terbaik Gerindra menghadapi tidak hanya pilpres 2024 tapi juga pileg.

Namun sekali lagi memilih menteri adalah hak prerogratif Presiden. Presiden berhak memilih siapa saja yang akan membantunya dalam pemerintahan. Berlatar belakang individu seperti apa dan latar belakang politik seperti apa. Apapun itu semoga saja Presiden memilih pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya lebih dulu daripada kepentingan politik.

Artikel lain di      :Dari Catatan